Kehadiran ribuan massa aksi di kantor DPRD Kabupaten Bima menyampaikan beberapa tuntutan kepada wakil rakyat atas dinamika penerimaan CASN P3K tahun 2024
Yahya Yono salah satu korlap dari kecamatan Belo menyampaikan tuntutannya di depan perwakilan rakyat Kabupaten Bima, bahwa hari ini ribuan honorer R2-R3 berdiri di sini di depan kantor DPRD Kabupaten Bima menuntut serta mendesak DPRD Kabupaten Bima sebagai wakil rakyat
Kehadiran kami di sini ingin menyampaikan beberapa tuntutan kepada wakil rakyat bahwa
1.mendesak pemerintah Daerah Bima untuk tahun 2025 tidak ada lagi penerimaan CPNS umum sebelum pengangkatan seluruh honorer R2-R3 selsai
2.mendesak pemerintah Daerah Bima untuk tidak menerbitkan SK penerimaan honorer baru,dan apabila terjadi penerimaan honorer baru agar Bupati memberikan sanksi kepada pejabat tersebut
3.mendesak kepada pemerintah Daerah untuk mengambil sikap apabila terdapat honorer yang terbukti tidak pernah mengabdi dan melakukan manipulasi administrasi agar membatalkan kelulusan nya
4.mendesak pemerintah Daerah Bima untuk segera melakukan pengusulan nomor induk PPPK paruh waktu seluruh ASN data Base R2-R3 kabupaten Bima tahun anggaran 2025 sesuai kepmenpan-RB nomor 16 tahun 2025 agar memiliki kepastian hukum Daerah
5.mendesak pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD untuk kebutuhan pengangkatan PPPK paruh waktu, sesuai surat Kemendagri nomor 900/11/22/SJ dalam mempercepat pengusulan NIP PPPK paruh waktu dan selanjutnya melakukan percepatan pengalihan status paruh waktu ke penuh waktu di tahun 2025
6.mendesak pemerintah Daerah dalam pengalihan status paruh waktu ke penuh waktu dilakukan melalui observasi dengan mempertimbangkan masa kerja dan usia dan diusulkan kemenpan-RB PPPK menjadi penuh waktu
Setelah itu massa aksi membubarkan diri setelah adanya pernyataan sikap dari DPRD Kabupaten Bima yang intinya
1.DPRD mendukung aksi damai yang dilakukan hari ini demi mencari keadilan bagi tenaga honorer R2 dan R3 sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penuntasan permasalahan pengangkatan honorer R2 dan R3 menuju PPPK penuh waktu
2.DPRD melalui komisi terkait sesegera mungkin akan melakukan kerja dengan OPD terkait dalam penuntasan permasalahan pengangkatan honorer R2 dan R3 menuju PPPK penuh waktu
3.DPRD akan meminta pemerintah Daerah kabupaten Bima untuk mengusulkan anggaran penambahan alokasi PPPK tahun 2026
4.DPRD akan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Bima untuk menyikapi dengan serius permasalahan honorer yang sudah melampirkan sanggahan pada tahap seleksi PPPK tahap 1 tahun 2024
5.kami perwakilan DPRD akan terus berkoordinasi dengan para pihak yang berwenang dalam permasalahan ini baik itu pemerintah Daerah kabupaten Bima maupun pemerintah pusat untuk menuntaskan permasalahan terkait tenaga honorer R2 dan R3
Yono mengatakan pernyataan sikap ini di berikan oleh ketua DPRD kabupaten Bima DIAH CITRA PRAVITASARI, KETUA KOMISI 1 SUPARDI SERTA KETUA KOMISI IV ARDIWIN SH .dan cap dan di tanda tangani.muiz
COMMENTS